PROBOLINGGO // SOROTNEWS24.COM – Pelaksana Harian (Plh) Bupati Probolinggo Heri Sulistyanto, S.Sos, M.Si memaparkan program percepatan penurunan stunting terintegrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo di ruang pertemuan Argopuro Kantor Bupati Probolinggo, Rabu (29/5/2024).
Paparan tersebut disampaikan Plh Bupati Heri secara virtual kepada Tim Panelis Penilaian Kinerja Stunting Provinsi Jawa Timur dalam Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penurunan stunting terintegrasi.
Turut mendampingi Plh Bupati Heri, anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Probolinggo diantaranya perwakilan Kodim 0820 Probolinggo, Asisten Pemerintahan dan Kesra Santiyono, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Hudan Syarifuddin, Kepala Bapelitbangda M Sjaiful Efendi, Kepala Dinas PMD Fathur Rozi, Plt Kepala Diskominfo Heri Mulyadi serta sejumlah OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Dalam kesempatan tersebut Plh Bupati Heri menyampaikan hasil survey kesehatan Indonesia tahun 2023, angka stunting di Kabupaten Probolinggo sungguh mengejutkan, dengan angka mencapai 35,4%. Artinya 1 dari 3 balita berstatus stunting. Sedangkan hasil bulan timbang bulan Agustus 2023 capaian 12,77%. Dari data tersebut terdapat disparitas angka yang luar biasa jauh.
“Akan tetapi ada pernyataan dari Wapres yang merupakan angin sejuk bahwa data perhitungan SKI untuk penurunan stunting perlu dikaji lagi. Saat ini Kabupaten Probolinggo dalam perhitungan prevalensi stunting menggunakan bulan timbang sebagai dasar intervensi konvergensi stunting,” katanya.
Plh Bupati Heri menyebutkan data sasaran intervensi konvergensi prevalensi stunting tahun 2023 didasarkan atas hasil bulan timbang Agustus 2022 serta pendataan keluarga tahun 2022. Jumlah keluarga berisiko 96.752 keluarga atau sebesar 25,81% dan jumlah kasus stunting 11.712 balita atau sebesar 14,88%. Secara detail data jumlah keluarga resiko stunting, balita pendek dan sangat pendek di masing-masing desa/kelurahan telah tercantum dalam web aksi Bangda Kemendagri
