MEDAN – 31 Desember 2024 Berhembus kabar Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni dan mantan Sekda Arief Trinugroho diduga melakukan cawe-cawe untuk meluluskan kroninya dalam seleksi penerimaan pegawai yang diselenggarakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Dugaan cawe-cawe itu terendus kuat ketika diketahui ada pelamar yang sebelumnya telah memiliki riwayat bekerja di BPSK.
“Tiba-tiba aja ada yang orang sudah pernah kerja di situ. Untuk apa itu harus seleksi lagi? Kalau yang sudah pernah itu tidak usah seleksi lagi, angkat aja langsung,” Kata Mickael Selaku Ketua Koalisi Pemerhati Indonesia raya menyindir penyelenggaraan seleksi pegawai lembaga ekstra yang sifatnya setara ad-hoc tersebut.
“Nah itu artinya timsel (tim seleksi) ini adalah cawe-cawenya Pak Agus fatoni (Pj Gubsu), (juga) cawe-cawenya Arif trinugroho Mantan Sekda (Provsu),” tudingnya.
Timsel Diduga merupakan bagian dari cawe-cawe ini menguat saat pelaksanaan seleksi berlangsung. Sebab, terlihat jelas tim seleksi sangat tidak kompeten dalam menyelenggarakan penerimaan pegawai BPSK. Tes yang diberikan sangat tidak merepresentasikan pengalaman dan kompetensi para pelamar terkait bidang pekerjaan yang ditawarkan.
“Itu bukan (seleksi) pegawai negeri. Ini lembaga Ad Hoc, enggak perlu itu mengadakan tes psikologi, tes pengetahuan umum, enggak perlu…,” ketusnya. Dalam tes seleksi, timsel tidak mengadakan tes yang berhubungan langsung dengan kompetensi pelamar dalam bidang pelayanan konsumen.
Diketahui juga, timsel yang diutus diambil dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah), dan dosen Unimed Azizul yang kami Nilai dan Diduga bukan dari profesional yang memiliki latar belakang spesifik mengenai konsumen dan pelayanan.
Pemilihan Timsel ini juga Diduga Berbau KKN Antara Asahan Connection Yang kita Duga ialah Kadisperindag sumut , Wakil Gubernur Terpilih dan Azizul “Kalau nguji itu (harusnya oleh) profesional, langsung umumkan skornya. Ini kan tidak. Itu berarti ada apa… atau apa ada?” ujarnya satire. Sistem penilaian yang dilakukan oleh timsel adalah penilaian yang tertutup, sehingga transparansi timsel dipertanyakan.
“Yang pewawancara itu kita tahu track recordnya, latar belakangnya kita tahu. Kenapa itu (yang dipakai),” sesalnya. Lebih lanjut, Mickael ketua Kapir mengatakan pewawancara itu adalah “Dosen tapi kompetensinya di bawah rata-rata”.
Karena adanya kejanggalan dalam pelaksanaan rekrutmen, pemerintah pun diminta untuk menggelar ulang rekrutmen pegawai BPSK, dengan menyodorkan timsel yang profesional dan bebas dari kepentingan.
“Kita anggap ini rekrutmennya cacat administrasi karena hanya untuk menitipkan kroni-kroni dari (mantan) Sekda dan Pj Gubernur kemudian Wakil Gubernur (Sumut) yang baru,” terangnya. Mikoz
