Bawaslu Halsel Segera Periksa Kepala Desa Talimau atas Dugaan Pelanggaran Pilkada

SorotNews24.comHalmahera Selatan – Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) akan segera memeriksa Kepala Desa Talimau, Kecamatan Kayoa, terkait dugaan pelanggaran pilkada. Hal ini mencuat setelah beredarnya video pembagian beras sebanyak 170 karung dengan berat 25 kilogram di Kantor Desa Talimau pada Minggu (24/11/2024), saat masa tenang pilkada.

Salah satu warga setempat membenarkan pembagian beras tersebut, yang disebut berasal dari Dana Desa (DD) tambahan senilai Rp 120 juta. Warga juga mengungkapkan bahwa alokasi dana tambahan tersebut tidak pernah diumumkan kepada masyarakat.

Baca Juga:  Paslon Karya-Yunius Maksimalkan Kampanye Tatap Muka di Kelurahan Ilir, Warga Apresiasi Kebaikan Karya Batee  

“Anggaran Rp 120 juta itu digunakan untuk membeli beras tanpa sepengetahuan masyarakat dan tanpa melalui musyawarah. Beras tersebut kemudian disimpan di kantor desa,” ujar sumber itu.

Sumber tersebut juga mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta Kepala Desa Talimau, Khatab M Sanaky, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menunda pembagian beras hingga pilkada usai, sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor 800.1.12./4/581/SJ tentang penundaan penyaluran bantuan sosial. Namun, permintaan itu diabaikan.

Baca Juga:  Pilkada Kota Gunungsitoli Diwarnai Kontroversi Pemecatan Tenaga Penyapu Jalan Diduga Karena Dukungan Politik

“Saya sudah sampaikan agar pembagian ditunda, tetapi tidak diindahkan,” tambahnya.

Pembagian beras di masa tenang ini diduga memiliki unsur kepentingan politik, terkait salah satu kandidat dalam Pilkada Kabupaten Halsel. “Ada indikasi kepentingan politik, karena pembagian dilakukan oleh perangkat desa di masa tenang. Padahal, kepala desa seharusnya menjadi teladan dalam menjaga netralitas, bukan berpihak pada salah satu kandidat,” tegasnya.

Baca Juga:  Ketua DPC GPM Halsel, Bung Harmain Rusli, Kecewa atas Tindakan Oknum PPK di Kecamatan Makeang

Bawaslu Halsel diharapkan segera mengambil tindakan atas dugaan pelanggaran ini untuk memastikan pelaksanaan pilkada berjalan jujur dan adil sesuai dengan aturan yang berlaku.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *