SorotNews24.com – Minahasa Selatan – Situasi keamanan dan arus lalu lintas di Kabupaten Minahasa Selatan terpantau aman dan lancar sejak pagi hingga siang hari, berdasarkan pantauan awak media di lapangan pada Jumat, 22 November 2024.
Namun, menjelang sore, suasana mulai ramai dengan adanya kampanye dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hiruk-pikuk kegiatan ini terlihat dengan massa yang berdatangan dari berbagai pelosok kecamatan dan desa di Kabupaten Minahasa Selatan.
Di tengah aktivitas kampanye, ada hal menarik di Jalur Dua Amurang. Jajaran Lalu Lintas Polres Amurang bersama beberapa anggota Satuan Sabhara melakukan operasi sweeping, dipimpin oleh KBO Ipda Melky. Operasi ini menjadi perhatian masyarakat setempat, terutama ketika petugas Sabhara mengejar mobil dan motor yang menggunakan knalpot racing.
Hasil sweeping tersebut menunjukkan beberapa mobil dan motor terjaring razia karena pelanggaran lalu lintas. Awak media yang hadir di lokasi mendekati petugas dan melakukan wawancara terkait kegiatan ini.
“Ipda Melky menyampaikan bahwa operasi tersebut dilakukan atas perintah Kasat Lantas, dengan fokus pada penindakan terhadap pelanggaran, seperti pengendara yang tidak membawa SIM atau menggunakan knalpot racing”.ucap ipda melky
Ketika ditanya mengenai surat perintah operasi, Ipda Melky mengakui bahwa surat perintah dari pimpinan (Kapolres) tidak dibawa ke lokasi dan berada di kantor.
Menanggapi hal ini, Ketua Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Sulawesi Utara mengkritik keras tindakan tersebut. Ia menegaskan bahwa operasi atau sweeping tanpa surat perintah resmi melanggar Peraturan Kapolri (Perkap).
“Pimpinan operasi tidak boleh melakukan kegiatan tanpa surat perintah (Sprint). Semua ada aturannya dalam Perkap. Operasi ini terkesan melanggar aturan,” ujar Ketua GWI Sulut.
Ia juga meminta Kapolres Minahasa Selatan untuk memberikan tindakan tegas kepada anggota yang terlibat dalam operasi tersebut.
“Polisi seharusnya menjadi pengayom masyarakat, bukan seolah-olah memanfaatkan momen seperti kampanye untuk melakukan operasi yang terkesan ilegal,” tambahnya.
Laporan ini menjadi perhatian publik terkait tata kelola operasi oleh aparat kepolisian di Minahasa Selatan.
