SOROTNEWS24.COM, TAPTENG | Calon Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk di korupsikan dan memperkaya diri.
Masinton mengatakan, kalau pemimpinnya tidak korupsi, Tapteng bisa naik kelas, maju dan berkembang dengan pesat. ASN-nya bekerja nyaman tanpa setoran dan pungutan liar, masyarakatnya pun hidup sejahtera.
“Tetapi, kalau pemimpinnya korupsi, serakah, tamak dan rakus, maka bawahannya pasti ikutan korupsi. Daerah ini akan tetap tertinggal, masyarakatnya hidup dalam ‘penindasan’ dan kesengsaraan,” kata Masinton Pasaribu kepada masyarakat di beberapa kecamatan selama kampanye, Minggu (3/11/24).
Masinton-Mahmud punya komitmen tinggi menghadirkan pemerintahan daerah yang adil untuk semua masyarakat. Pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas korupsi dan anti pungli.
“Kita tidak akan mentolerir korupsi. Kalau pemimpinnya tidak korupsi, maka ke bawahnya pun mudah diawasi agar tidak korupsi, betul bapak ibu,” kata Masinton.
Kalau pemimpinnya tidak korupsi, maka pelayanan untuk masyarakat akan maksimal, dan semua masyarakat mendapat perhatian yang sama.
“Tetapi kalau pemimpinnya korupsi, masyarakat yang akan terkena dampak dan menjadi korban. Tidak ada pembangunan, fasilitas umum seadanya, dan pelayanan publik yang buruk,” katanya.
Kalau rakyat memberi mandat dan Tuhan Yang Maha Kuasa merestui, Masinton-Mahmud akan menggunakan APBD sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Masinton menegaskan, akan berupaya mengakses program dan melobi anggaran dari pemerintah pusat, sehingga Tapteng dapat mengejar ketertinggalan dibanding kabupaten lain di Sumatra Utara.
“Membangun Tapteng tidak bisa hanya mengandalkan APBD yang kecil. 10 tahun saya anggota DPR RI, dan kita punya relasi di pemerintah pusat sana, mau pun di kementerian dan lembaga,” katanya.
Masinton menjelaskan, selama kampanye dan blusukan keluar masuk desa, ia telah merasakan getaran, suara hati dan keinginan masyarakat Tapteng. Suasana kebatinan rakyat yang menginginkan perubahan.
“Tetapi, perubahan tidak datang dari hayalan, perubahan tidak turun dari langit. Perubahan itu harus diperjuangkan, perubahan harus dimenangkan,” kata Masinton.
Hanya dengan perubahan, pembangunan Tapteng bisa diperbaiki dan APBD-nya digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Hanya dengan perubahan, kita bisa perbaiki kualitas standard pendidikan buat anak-anak kita. Gedung sekolahnya kita bikin bagus, demikian untuk para guru,” katanya.
“Kami dapat laporan dari guru, mereka mengeluh kalau ikut sertifikasi, harus bayar di luar biaya resmi. Mereka dimintain macam-macam, sementara guru penampilannya begitu-begitu aja,” kata Masinton.
Kemudian, kalau ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sudah disunat dulu dari atasan, maka yang terdampak anak-anak.
“Bagaimana guru mau semangat mengajar kalau tunjangannya tidak ada, kemudian bantuan operasional sekolah untuk fasilitas pendidikan tidak ada, karena disunat alias dikorupsi,” katanya.
Begitu pun dengan anggaran dana desa, banyak kepala desa menyampaikan setiap mau turun anggaran dana desa itu sudah dipotong di atas.
“Kepala desa jagi bingung mau mengelola apalagi buat dijadikan program untuk masyarakat desa, karena anggarannya sudah tidak cukup lagi,” kata Masinton.(red)
