Sorotnews24.com ll Pekanbaru — Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) Himpunan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Rokan Hilir (Hipemarohi-Pekanbaru) Teguh Sulaiman menyayangkan sikap dan aksi yang mengatas namakan aktivis saat Demo menuntut pencopotan PLT Bupati Sulaiman di Polda Riau pada Kamis (24/10/2024) kemarin.
Menurutnya, Hal ini menunjukkan buruknya integritas dari diri mereka sendiri apalagi tuntutan yang dilakukan tidak masuk logika. Kami menganggap pergerakan ini merupakan gejolak yang sudah biasa terjadi di saat pesta demokrasi,” yaach…bisa diduga demo yang dilakukan itu pesanan.”ujar Teguh.
Melihat isi tuntutan aktivis se-Riau itu, ada yang sedang diproses dan ada kasus yang sudah lama ditutup. Dan tak dapat dibuka kembali sesuai yang tertera pada pasal 76 ayat (1) KUHP .
“Jika mereka menuntut pengusutan terhadap laporan yang sudah ada sebelumnya nya sah-sah saja, namun yang menjadi perhatian kita diantara semua tuntutan mereka adalah meminta PLT Gubernur Riau untuk mengirim surat ke Kemendagri untuk mengevaluasi dan memberhentikan PLT Bupati,” ungkap Teguh.
Lanjut Teguh, “Kami telah mengkaji di internal Hipemarohi bahwa kebijakan yang diambil
PLT Bupati Rohil Sulaiman terkait pemberhentian PJ kepala desa sudah benar dan tidak ada yang salah.
Sesuai UU No. 3 tahun 2024 tentang Desa dan beberapa UU lainnya yang terkait, bahkan kami mendukung penuh demi terwujud netralitas ASN di Rohil.
“Nah, dari sini kita sudah dapat menyimpulkan bahwa diduga mereka yang mengaku aktivis se-Riau itu merupakan Pesanan kompetitor PLT Bupati Sulaiman di Kabupaten Rokan Hilir, jelas teguh.
“Pergerakan ini semata-mata hanya untuk mencari keuntungan politik saja yang tidak disertai data-data kongkrit sesuai dengan maksud dari pergerakan ini. Dan kami juga menilai bahwa pergerakan ini sudah mencoreng nama baik aktivis yang ada di Rokan Hilir,” tambah Teguh.
“Kami menyarankan kepada orang-orang yang berada di balik pergerakan ini untuk lebih fokus melanjutkan pendidikan, agar dapat menggunakan akalnya dalam bertindak bukan membuat lelucon peristiwa yang tidak jelas dan tidak masuk akal,” tutup Teguh.
Sebelum Aktivis se-Riau melakukan aksi
di depan Kantor Polda Riau, diduga diakibatkan adanya informasi sesuai surat dari Kementrian Dalam Negeri, melalui Inspektorat kementerian dalam negeri, terhadap pemanggilan PLT Bupati Rohil, yang diduga isi dari surat pemanggilan tersebut tentang penyalah gunaan wewenang. (seperti dikutip dari media online). Rilis
Jekson, SH
