PROBOLINGGO // SOROTNEWS24.COM – Dewan Pimpinan Daerah Lumbung Informasi Rakyat (DPD LIRA) Kabupaten Probolinggo mengadakan rapat konsolidasi di kediaman Bupati LIRA Probolinggo, Syamsudin, di Desa Santrean, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Pada hari Minggu, 9 Juni 2024, dihadiri oleh anggota dan pengurus LIRA Kabupaten Probolinggo.
Menanggapi kritikan Komisi 10 DPR RI terhadap Kemendikbud. Syamsudin, dalam pernyataannya yang disampaikan kepada awak media mengatakan “Ini memang sudah menjadi konsen kami sejak awal, bahkan sebelum DPR RI menyebut hal tersebut ke Mendikbud. Kami konsisten mengawal bantuan-bantuan dari pemerintah sejak awal hingga hari ini. Jika ada temuan, kami akan bertindak tegas,” ujar Syamsudin.
Syamsudin juga menjelaskan peran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LIRA dalam melakukan pengawasan di sekolah-sekolah dan dinas pendidikan. “Teman-teman LIRA selama ini telah melakukan monitoring dan investigasi, sering kali tanpa menggunakan seragam, untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Tidak hanya Kemendikbud, banyak aspek pemerintahan di Kabupaten Probolinggo yang kami awasi, termasuk anggaran KIP,” tambahnya.
Kegiatan ini merupakan konsolidasi dan pengawasan kasus gratifikasi mantan Bupati Probolinggo dan Suaminya “Konsolidasi hari ini lebih membahas bagaimana LIRA bisa lebih solid. Kami rutin melakukan konsolidasi dan pengawasan kasus gratifikasi dan TPPU mantan Bupati Probolinggo serta suaminya. Kami meminta KPK untuk mengusut tuntas semua yang terlibat, baik keluarga, kroni, maupun pejabat yang terlibat,” jelas Syamsudin.
Syamsudin menegaskan pentingnya LIRA untuk tetap solid dan hati-hati dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. “Harapan ke depan, LIRA harus lebih solid dan hati-hati dalam memberikan motivasi kepada masyarakat. Kami harus tetap kritis dan independen meskipun menjadi mitra pemerintah. Fungsi kontrol yang kami jalankan tidak boleh melanggar aturan,” tegasnya.
Menanggapi kemungkinan untuk mencalonkan diri dalam kontes pemilihan Bupati Kabupaten Probolinggo mendatang, Syamsudin menegaskan sikapnya yang tidak ingin terlibat dalam politik. “Saya pastikan dan konsisten tidak akan terlibat dalam kontestasi politik apapun. Saya tidak mempunyai syahwat politik dan lebih fokus menjadi fungsi kontrol sosial masyarakat. Pemerintahan yang baik membutuhkan check and balance yang efektif, dan saya memilih untuk menjadi kontrol pemerintah di Kabupaten Probolinggo,” tutup Syamsudin.
